Presiden Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan: Ketegasan Negara atas Pelanggaran Lingkungan dan Tata Kelola Sumber Daya Alam

 Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengambil langkah strategis dan mengejutkan publik nasional maupun pasar keuangan dengan mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran serius dalam pengelolaan sumber daya alam. Keputusan ini bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan sinyal politik dan hukum bahwa negara hadir secara tegas dalam menertibkan praktik usaha yang merusak lingkungan, mengabaikan aspek legalitas, dan berpotensi merugikan masyarakat luas.

Langkah ini langsung berdampak besar, tidak hanya pada sektor kehutanan dan pertambangan, tetapi juga mengguncang pasar modal, khususnya saham perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan entitas besar seperti UNTR (United Tractors Tbk) dan ASII (Astra International Tbk). Saham-saham tersebut mengalami tekanan signifikan setelah pengumuman kebijakan dilakukan, memicu diskusi luas di kalangan investor, akademisi, aktivis lingkungan, dan masyarakat umum.

Keputusan ini sekaligus menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo tidak ingin mengulangi pola lama: pembangunan yang cepat tetapi abai terhadap keberlanjutan. Dalam konteks inilah, pencabutan izin 28 perusahaan menjadi tonggak penting dalam sejarah tata kelola sumber daya alam Indonesia.

Rincian Keputusan: 28 Perusahaan Dicabut Izinnya

Berdasarkan keterangan resmi pemerintah, 28 perusahaan yang dicabut izinnya terdiri dari berbagai sektor strategis, dengan rincian sebagai berikut:

• 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
• Mencakup Hutan Alam dan Hutan Tanaman
• Total luas mencapai 1.010.592 hektare

Pelanggaran meliputi:

• Alih fungsi lahan ilegal
• Pembiaran kebakaran hutan
• Tidak melaksanakan kewajiban restorasi
• Pelanggaran batas wilayah konsesi
• 6 perusahaan non-kehutanan, meliputi:
• Sektor pertambangan
• Perkebunan skala besar
• Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (PBPHHK)

Temuan pelanggaran ini merupakan hasil audit lintas kementerian, yang melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM, serta lembaga pengawasan internal pemerintah. Audit tersebut mengungkap bahwa sebagian perusahaan telah melakukan pelanggaran selama bertahun-tahun, bahkan ada yang tetap beroperasi meski rekomendasi pencabutan izin sudah dikeluarkan sebelumnya.

PT Agincourt Resources: Sorotan Publik dan Pasar

Salah satu nama yang paling menyita perhatian publik adalah PT Agincourt Resources, perusahaan tambang emas yang dikenal sebagai operator Tambang Emas Martabe di Sumatera Utara. Perusahaan ini merupakan anak usaha yang terafiliasi dengan United Tractors Tbk (UNTR), yang pada gilirannya merupakan bagian dari grup besar Astra International Tbk (ASII).

Pencabutan izin PT Agincourt Resources menjadi simbol bahwa kebijakan ini tidak pandang bulu. Bahkan perusahaan yang terhubung dengan konglomerasi besar pun tetap terkena sanksi jika terbukti melanggar.

Dugaan Pelanggaran

Beberapa pelanggaran yang menjadi dasar pencabutan izin antara lain:

• Ketidaksesuaian antara rencana kerja dan realisasi lapangan
• Masalah reklamasi dan pascatambang
• Dugaan pencemaran lingkungan di wilayah sekitar tambang
• Konflik lahan dengan masyarakat sekitar

Pemerintah menegaskan bahwa pencabutan izin ini dilakukan melalui prosedur hukum dan administratif yang sah, bukan keputusan sepihak tanpa dasar.

Dampak Langsung ke Pasar Saham: UNTR & ASII Tertekan

Tak butuh waktu lama, keputusan ini langsung tercermin di pasar modal. Saham UNTR dan ASII mengalami tekanan signifikan, dengan penurunan harga yang cukup tajam dalam waktu singkat. Investor bereaksi cepat, mencerminkan kekhawatiran terhadap:

• Penurunan pendapatan dari sektor tambang
• Risiko hukum lanjutan
• Ketidakpastian proyek jangka panjang

Fenomena ini menunjukkan bahwa isu lingkungan dan tata kelola (ESG) kini bukan lagi sekadar jargon, melainkan faktor riil yang memengaruhi valuasi perusahaan. Pasar, dalam hal ini, berbicara jujur—dan kadang lebih galak dari auditor.

Konteks Politik: Pesan Kuat Presiden Prabowo

Keputusan pencabutan izin ini juga tidak bisa dilepaskan dari konteks politik nasional. Presiden Prabowo ingin menunjukkan bahwa:

• Negara berdaulat atas sumber daya alam
• Hukum berdiri di atas kepentingan modal
• Pembangunan harus berkelanjutan

Langkah ini sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam beberapa kesempatan, Presiden Prabowo menekankan bahwa investasi tetap penting, tetapi investasi yang merusak lingkungan dan menyingkirkan rakyat bukanlah investasi yang diinginkan negara.

Reaksi Publik dan Aktivis Lingkungan

Keputusan ini disambut positif oleh berbagai kalangan, khususnya:

• Aktivis lingkungan
• Akademisi kehutanan
• Masyarakat adat dan lokal

Banyak pihak menilai kebijakan ini sebagai “angin segar” setelah bertahun-tahun praktik eksploitasi sumber daya alam yang minim pengawasan. Namun demikian, ada pula suara kritis yang menuntut:

• Transparansi daftar lengkap perusahaan
• Publikasi hasil audit
• Penegakan hukum lanjutan, bukan hanya pencabutan izin

Sebab, pencabutan izin tanpa pemulihan lingkungan ibarat mematikan mesin tapi membiarkan oli bocor di mana-mana.

Implikasi Jangka Panjang bagi Dunia Usaha

Ke depan, kebijakan ini berpotensi mengubah wajah dunia usaha Indonesia, khususnya di sektor berbasis sumber daya alam. Perusahaan dituntut untuk:

• Lebih patuh regulasi
• Menguatkan praktik ESG
• Melibatkan masyarakat sekitar

Investor pun mulai lebih selektif. Tidak cukup lagi hanya melihat laporan keuangan; rekam jejak lingkungan dan sosial kini jadi penentu utama.

Analisis Akademik: Antara Ketegasan Negara dan Stabilitas Ekonomi

Dari perspektif akademik, kebijakan ini dapat dibaca sebagai bentuk reassertion of state control atas sumber daya alam. Negara tidak lagi sekadar regulator pasif, tetapi aktor aktif yang menentukan arah pembangunan.

Namun, tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara:

• Ketegasan hukum
• Kepastian investasi
• Stabilitas ekonomi

Jika dikelola dengan baik, kebijakan ini justru dapat meningkatkan kepercayaan investor jangka panjang. Sebab, pasar global kini lebih menghargai negara dengan tata kelola kuat daripada negara yang permisif tapi rapuh.

Penutup: Awal Baru Tata Kelola SDA Indonesia

Pencabutan izin 28 perusahaan oleh Presiden Prabowo bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Kebijakan ini menegaskan bahwa era “izin ada, kewajiban lupa” telah berakhir.

Bagi perusahaan, pesan ini jelas: patuh atau pamit.

Bagi negara, tantangannya adalah konsistensi.

Bagi rakyat, ini adalah harapan—bahwa hutan, tanah, dan lingkungan bukan hanya angka di laporan, tetapi ruang hidup yang harus dijaga bersama.

Dan bagi pasar? Ya, pasar akan menyesuaikan. Seperti biasa. Tapi kali ini, dengan catatan hijau di laporan keuangan.